"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Kalbar, sehingga patut untuk kita syukuri dan kita jaga tentunya," kata Cornelis, ketika memberi sambutan pada peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kabupaten Sanggau, Rabu (21/12).
Sesuai janjinya, Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Entikong sesuai target bulan Desember. Pada kesempatan itu, mantan walikota Solo itu mengingatkan pelayan di pos tersebut jangan sampai melakukan pungutan liar (pungli).
"Saya ingatkan jangan sampai ada pungli karena ada saber pungli, maka jangan sampai di PLBN ini ada pungli," tegas Joko Widodo.
Menurutnya peresmian PLBN Terpadu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat yang melintasi negara lain dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan. "Kalau saya sudah bilang hati-hati maka akan saya periksa dan akan selalu saya awasi," tuturnya.
Terkait pembangunan PLBN, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali datang ke Entikong dan berjanji akan kembali hingga selesai proses pengerjaan pada tahap selanjutnya.
Joko Widodo akan kembali sampai ada pasar ada sanitasi dan semua pembangunan di kawasan perbatasan menjadi kebanggaan warga Indonesia, karena Peran PLBN Terpadu Entikong, sebagai pusat kegiatan strategis nasional, akan sangat vital dan strategis sebagai pintu masuk-keluar barang dalam kerangka perdagangan internasional, yakni sebagai pintu ekspor-impor antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia.
“Kita harus ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan adanya perbaikan pos di Entikong dan saya lihat, saya meyakini bahwa harga kita lebih kompetitif dari negara lain. Artinya kita bisa lebih ekspor daripada impor,” kata Joko Widodo.
Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar di PLBN Terpadu Entikong dibangun kawasan kepabeanan yang khusus dengan sistem kuota. Diharapkan dengan sistem ini dapat mengatasi masalah penyelundupan barang secara ilegal disisi lain, masyarakat perbatasan dapat menjual produk kreatif ke negara tetangga.
“Sehingga tidak ada lagi yang namanya selundap-selundup, semuanya resmi untuk negara dapat income, masyarakat juga bisa membawa produk dari Indonesia ke Malaysia secara bebas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada,” jelas Presiden.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN Terpadu itu menghabiskan anggaran Rp152 miliar.
Pada tahap dua pembangunannya dimulai tahun depan dengan anggaran yang akan dialokasikan Rp420 miliar. "Untuk tahap kedua akan dibangun pada 2017 yaitu zona kedua untuk pasar, air bersih, sanitasi dan driverport," kata Basuki.
Pembangunan PLBN Terpadu Entikong, dilakukan bersama-sama dengan 6 (enam) PLBN Terpadu lainnya. Yakni PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas Kalbar, PLBN Terpadu Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar, PLBN Terpadu Mota’ain Kabupaten Belu NTT, PLBN Terpadu Wini Kabupaten Timor Tengah Utara NTT, PLBN Terpadu Motamasin Kabupaten Malaka NTT dan PLBN Skow Kota Jayapura Papua.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan layanan di PLBN Entikong bisa ditingkatkan seiring dengan peresmian wajah baru dari PLBN tersebut oleh Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah telah menunjukan komitmennya untuk membenahi perbatasan yang dimulai dari PLBN ini sebagai beranda terdepan dari NKRI. Untuk itu saya meminta agar layanan juga bisa ditingkatkan, agar para pengguna PLBN ini bisa merasakan perbedaan dari sebelumnya," kata Tjahjo.
Dia mengharapkan, semua komponen yang ada di PLBN Entikong, seperti Imigrasi, Bea dan Cukai serta pihak keamanan dan semua yang ada bisa meningkatkan layanan dan memberikan yang terbaik. Demikian juga peran swasta agar ditingkatkan.
"Harus ada peningkatan keamanan di PLBN Entikong, untuk mencegah keluar dan masuknya barang illegal."kata Cahjo lagi. Dirinya juga berharap agar dengan tampilan baru dari PLBN Entikong tersebut, semua akses masyarakat di perbatasan bisa semakin lancar.
"Inti dibangunnya kembali berikut penambahan sarana dan prasarana di PLBN Entikong ini adalah terjadinya percepatan layanan untuk masyarakat. Itu yang diinginkan pak presiden, sehingga semua elemen yang ada di dalamnya harus bisa mewujudkan hal itu," katanya lagi.
Sejalan dengan Perintah Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Entikong telah ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan melalui Pos Lintas Batas Negara. Sehingga nantinya tidak hanya sebagai pelintasan orang semata melainkan juga untuk keluar dan masuk barang dari dan ke Malaysia.
"Presiden meminta Entikong dan Sekayam dijadikan kawasan Kepabeanan, dan itu telah kita wujudkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 61 tahun 2016," kata Sri Mulyani, yang juga berada di Entikong bersama Presiden.
Ia melanjutkan, untuk mendukung modernisasi PLBN, Bea dan Cukai telah meluncurkan beberapa program unggulan diantaranya penertiban penggunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB), dimana pemilik KILB harus datang sendiri menghadap petugas dan tidak bisa diwakili serta penertiban angkutan agar tidak membawa barang melebihi kapasitas dan harus sesuai dengan KILB.
"Sekarang KILB bisa dilakukan pengecekan kuota secara online, hal itu dilakukan untuk mencegah kepemilikan KILB ganda. Dan pemohon bisa dapat mengakses aplikasi yang sudah disiapkan di kantor Bea dan Cukai Entikong, dengan waktu pelayanan kurang dari 5 jam kerja," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, dengan telah dibentuknya kawasan kepabeanan di Entikong maka ada kepastian bagi masyarakat khususnya pengguna KILB dalam membawa barang dari Malaysia.
Kepastian itu bisa membuat masyarakat dengan mudah mendatangkan barang dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus melakukan pelanggaran hukum.
Penulis : Hentakun
Editor : Kundori
0 komentar:
Posting Komentar